JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyoroti masih lebarnya ketimpangan layanan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta di Ibu Kota.

Hal tersebut disampaikan Khoirudin dalam acara open house yang digelar pada Kamis (26/3/2026). Ia menilai, perbedaan dukungan fasilitas dan pembiayaan menjadi faktor utama yang menyebabkan kesenjangan kualitas layanan pendidikan.

Menurutnya, sekolah negeri mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, mulai dari penyediaan lahan, pembangunan gedung, hingga pembiayaan operasional termasuk gaji tenaga pendidik.

“Sekolah negeri tanahnya dari pemerintah, bangunannya dari pemerintah, fasilitasnya lengkap, dan gurunya digaji negara,” ujar Khoirudin.

Sebaliknya, ia menggambarkan kondisi sekolah swasta yang harus bertumpu pada kemampuan masyarakat. Mulai dari penyediaan lahan, pembangunan fasilitas, hingga operasional sehari-hari, termasuk gaji guru, sebagian besar berasal dari dana mandiri.

“Sekolah swasta tanahnya milik masyarakat, bangunannya dari masyarakat, fasilitasnya terbatas, dan muridnya harus bayar sendiri. Gaji gurunya pun sangat minim,” lanjutnya.

Khoirudin juga menyinggung rendahnya kesejahteraan guru di sekolah swasta. Ia bahkan membandingkan penghasilan mereka dengan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Jakarta.

“Gaji PPSU sekitar Rp5,3 juta. Guru swasta dengan gaji segitu saja sulit ditemukan di Jakarta,” ungkapnya.

Ia berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah terhadap keberlangsungan sekolah swasta, termasuk peningkatan kesejahteraan guru dan dukungan fasilitas, agar kesenjangan layanan pendidikan di Jakarta dapat ditekan.

Menurutnya, sekolah swasta memiliki peran penting dalam menampung peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri, sehingga perlu mendapatkan dukungan yang lebih proporsional.

“Kalau ketimpangan ini terus terjadi, maka kualitas pendidikan secara keseluruhan juga akan terdampak,” pungkasnya. (R)