JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah resmi meluncurkan Master Produk sekaligus memulai kick-off integrasi Katalog Elektronik dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Jakarta pada Senin (4/5/2026).

Langkah ini menjadi strategi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pengadaan serta menyinkronkan proses belanja dengan sistem keuangan daerah secara end-to-end.

Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, menjelaskan Master Produk menghadirkan konsep single source of truth, di mana pemilik merek atau prinsipal menjadi sumber utama data produk. Seluruh informasi dalam Katalog Elektronik, mulai dari spesifikasi hingga referensi harga, wajib mengacu pada data tervalidasi tersebut.

“Katalog Elektronik Versi 6 bukan sekadar marketplace, melainkan tulang punggung ekosistem digital pengadaan nasional yang berbasis data,” ujar Sarah.

Ia menambahkan, sistem ini dirancang untuk menghapus inkonsistensi data dan disparitas harga yang selama ini menjadi tantangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Integrasi dengan SIPD RI juga dinilai krusial dalam menciptakan alur data yang terhubung dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan daerah.

Menurut Sarah, integrasi ini memungkinkan penghapusan duplikasi data serta meningkatkan transparansi belanja publik secara real-time. Implementasi awal pada kategori laptop, kata dia, telah menunjukkan peningkatan kualitas belanja pemerintah dengan proses kurasi yang lebih terstandar dan efisien.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam mendukung pengelolaan Katalog Elektronik. AI dinilai mampu mempercepat validasi produk serta mendeteksi inkonsistensi data secara otomatis.

“Kita harus menjadikan AI sebagai mitra. Validasi ribuan produk kini bisa dilakukan dalam hitungan jam sekaligus meningkatkan akurasi data,” kata Luhut. Ia juga menargetkan Katalog Elektronik dapat mengelola lebih dari 40% APBN atau sekitar Rp1.800 triliun, sehingga aspek keamanan sistem harus diperkuat.

Dari sisi pemerintah daerah, integrasi dengan SIPD RI diharapkan mampu memangkas hambatan birokrasi antara proses pengadaan dan pelaporan keuangan. Mewakili Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, A. Fatoni, menyatakan bahwa SIPD RI telah ditetapkan sebagai aplikasi umum dalam mendukung kebijakan Satu Data Indonesia.

“Integrasi ini memastikan seluruh data belanja pemerintah daerah dapat diakses secara real-time, transparan, dan aman,” ujarnya.

Melalui sinergi antara Master Produk, pemanfaatan AI, dan integrasi SIPD RI, pemerintah optimistis dapat membangun ekosistem pengadaan digital yang lebih modern, akuntabel, dan efisien. Inisiatif ini juga diharapkan menjadi bagian penting dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, pungkasnya. (sm)