JAKARTA - SinggalangNews.com, Industri Logistik salah satu kegiatan di bidang pendistribusian produk-produk halal di tanah air, harus menyiapkan kewajiban sertifikasi halal, sebagaimana diamanatkan dalam  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Kewajiban sertifikasi halal bagi industri logistik mengandung makna, bahwa sepanjang kegiatan rantai pasok, mulai dari sumber pasokan, penyimpanan, transportasi, manufaktur, penanganan, dan distribusi, yang terkait dengan produk halal harus memenuhi prinsip-prinsip halal.

Karena kehalalan produk, tidak hanya menyangkut dari kandungan produknya, juga dari sistem rantai pasoknya. Dan produk halal tidak boleh bercampur dengan produk non-halal/unsur tidak halal didalam seluruh aktifitas logistik, guna memastikan bahwa status halal suatu produk dapat terjaga dan terjamin.

Dalam membahas pentingnya sertifikasi halal, industri logistik menggelar Webinar Batch #3 dalam rangka Road to Show INDONESIA Halal Industry & Islamic Finance Expo 2023 dengan tema “Persiapan Industri Logistik Menghadapi Wajib Halal” di Jakarta, Rabu 31 Mei 2023.

Kriteria Sertifikasi Halal untuk Industri Logistik

Dipaparkan oleh Ir. Hendra Utama MM., selsku Auditor dan Halal Media Expert LPPOM MUI, bahwa sertifikasi halal jasa logistik ini adalah menyangkut manajemen rantai pasok dan logistik, guna memastikan status halal suatu produk terjamin.

“Jadi halal tidak hanya menyangkut kandungan produk, tetapi juga berhubungan dengan manajemen rantai pasok dan logistiknya,” tegas Hendra.

Menurutnya, logistik halal merupakan suatu sistem logistik yang berdasarkan pada pemisahan antara produk halal dengan non halal. Karena status kehalalan suatu produk dapat dicapai terhindar dari kontaminasi bahan haram dan produk berbahaya, dan tidak hanya dalam produksi, namun juga selama proses rantai pasok.

“Jadi kalau kita bicara tentang sertifikasi halal untuk industri logistik, maka masuknya ke ranah jasa, berupa layanan usaha yang terkait dengan penyimpanan, pengemasan, dan distribusi,” ucap Hendra.

Hendra menegaskan untuk mengetahui jenis-jenis jasa apa saja di industri logistik yang harus memenuhi mandatory halal, maka detailnya bisa dilihat pada Keputusan Menteri Agama (KMA) No 748 Tahun 2021.

Dalam Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikasi Halal, tercantum jasa-jasa yang termasuk dalam industri logistik, yaitu pada bagian K. Jasa Penyimpanan,  kemudian L. Jasa Pengemasan, dan M. Jasa Pendistribusian.

Untuk Jasa Penyimpanan terdiri dari; Pertama, jasa penyimpanan barang berwujud padat. Kedua, jasa penyimpanan barang berwujud cair. Ketiga, jasa penyimpanan barang berwujud gas. Keempat, gudang penyimpanan dengan pendingin. Kelima, jasa penyimpanan lainnya. Untuk  rincian jenis produk dari  jasa penyimpanan, mulai dari pertama sampai kelima, adalah hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik.

Kemudian untuk Jasa Pengemasan terdiri dari; Pertama, jasa pengepakan/ pengemasan produk berupa pengemasan barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Kedua, jasa pengemasan lainnya. Untuk rincian jenis produk dari jasa pengemasan mulai dari  pertama sampai kedua, adalah hanya yang terkait makanan, minuman, obat, atau kosmetik.

Selanjutnya untuk Jasa Pendistribusian terdiri dari; Pertama, jasa angkutan barang melalui transportasi darat. Kedua, jasa angkutan barang melalui transportasi air. Ketiga, jasa angkutan barang melalui transportasi udara. Keempat, jasa pendistribusian lainnya. Untuk rincian jenis produk dari jasa pendistribusian, mulai dari  pertama sampai keempat, adalah hanya yang terkait makanan, minuman, obat, atau kosmetik.

Hendra Utama menjelaskan, tentang kapan tepatnya industri logistik harus memenuhi mandatory halal sebagaimana amanat Undang-Undang di atas, termasuk berkaitan jasa logistik, maka time line sertifikasi halal untuk jasa logistik ini adalah mengikuti time line produk yang ditangani. Kalau Bapak/Ibu untuk melayani produk makanan dan minuman, maka tahun depan (2024) masa jatuh tempo kewajiban sertifikasi halal sudah berlaku.

"Kalau di kosmetik, maka tahun 2026, masa jatuh tempo kewajiban sertifikasi halal berlaku. Begitu juga untuk produk lainnya, sesuaikan time line-nya dengan masa pentahapan kewajiban sertifikasi halalnya,” ungkap Hendra.

Bagi para pelaku yang bergerak di industri jasa logistik harus dapat memperhitungkan masa pentahapan kewajiban sertifikasi halal. “Jadi kalau kewajiban halalnya sudah berlaku, setidaknya sudah punya sertifikasi halal. Syukur-syukur, kalau bisa lebih awal sudah punya sertifikasi, maka akan lebih baik,” pungkas Hendra. (sm)