Singgalangnews.com,Padang - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengatakan, Pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga. Pengelolaan sampah di daerah bisa mencapai 100 persen pada 2025 dengan melibatkan masyarakat hingga tingkat terbawah.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy di Padang, Selasa.
"Sulit merealisasikan target ini jika kita masih menunggu sampah itu sampai di Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) baru dikelola. Pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga," kata Wakil Gubernur Sumbar, ujarnya di Padang, Selasa, saat membuka Gerakan Sumbar Bersih 2022 untuk mendukung program Visit Beautiful West Sumatera (VBWS) 2023.

Ia menyebut, data DLH Sumbar saat ini tingkat pengelolaan sampah di Sumbar baru sekitar 61,11 persen yang terbagi atas penanganan 47, 27 persen dan pengurangan 13, 84 persen.

Menurutnya, sampah masih menjadi persoalan besar di Sumbar. Selain akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat, sampah yang tidak terkelola itu juga buruk bagi citra pariwisata.

Padahal untuk bisa mendongkrak sektor pariwisata, kebersihan mutlak harus dimiliki agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung.

"Hasil evaluasi libur lebaran 2021, selain kemacetan, sampah yang berserakan juga masih menjadi masalah. Ini yang harus kita benahi bersama-sama," ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Siti Aisyah menyebut saat ini anggaran yang dialokasikan oleh kabupaten dan kota untuk pengelolaan sampah masih sangat minim. Bahkan ada yang nilainya 0,000162 persen dari APBD.

Menyikapi hal tersebut perlu dilakukan terobosan agar sampah itu sudah mulai dikelola sejak di rumah tangga. Harus ada pemilahan sampah organik, anorganik dan sampah B3.

Jika pemilahan sudah bisa berjalan maksimal, maka bisa ditingkatkan dengan pelaksanaan program sampah jadi uang.

Artinya sampah organik bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik, bisa digunakan untuk makanan magot yang bernilai ekonomis.

Sementara, sampah anorganik bisa dimanfaatkan untuk membuat ecobrick (bata dari sampah) atau paving blok plastik menggunakan teknologi yang sederhana.

Sementara untuk limbah B3, Sumbar sudah ada tempat pemprosesan tersendiri bantuan dari kementerian.

"Dengan langkah ini, bisa diharapkan pengelolaan sampah di Sumbar bisa mencapai 100 persen pada 2025," ujarnya.

Meski demikian ia menyebut tantangan yang dihadapi juga masih berat karena mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat untuk mengelola sampah bukanlah hal yang mudah. (pri)