Singgalangnews.com,Jakarta – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian

Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong menyampaikan 2 pesan yang terus
dikomunikasikan kepada masyarakat selama Nataru (Natal dan Tahun Baru) guna mencegah
penularan COVID-19.

Pesan tersebut yakni meminta masyarakat bijak melakukan mobilitas, serta tentang protokol kesehatan dan vaksinasi.
Menyoroti mobilitas masyarakat saat ini, yakni pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Usman
mengingatkan bahwa pergerakan manusia dapat menjadi pemicu penyebaran wabah atau virus
“Berdasarkan pengalaman dan penelitian, wabah atau pandemi terjadi karena mobilitas atau
pergerakan manusia. Dan di masa liburan, pergerakan ini berlangsung masif,” ungkapnya dalam Siaran Pers dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) – KPCPEN, Selasa (28/12/2021).
Mengingat sebelumnya cenderung ada peningkatan kasus setelah libur Idul Fitri lalu, juga libur
Natal 2020 yang bertepatan dengan libur Maulid Nabi, Usman menekankan bahwa hal ini
seharusnya menjadi alarm bagi setiap pihak untuk dapat mengendalikan dan menahan diri untuk tidak bepergian, meski di tengah masa liburan. Karena itu, masyarakat untuk tetap di rumah dan merayakan Nataru di kediaman masing-masing.
Kementerian Kominfo, dikatakan Usman, terus melakukan berbagai kampanye bertujuan untuk
mengurangi atau mencegah terjadinya gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia, terutama pada masa Nataru.

Kampanye tersebut menyampaikan 2 pesan.
Pertama, ujar Usman, pesan agar masyarakat menahan diri tidak bepergian bila tidak diperlukan.
Karena bepergian akan meningkatkan potensi penyebaran.
“Bersamaan dengan itu, pemerintah juga menerapkan berbagai kebijakan,” lanjutnya. Sebagai contoh, ia menyebutkan, bahwa siapa pun yang ingin bepergian dengan pesawat terbang, harus sudah divaksin 2 kali. Kemudian larangan cuti di akhir tahun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN),
larangan perayaan tahun baru, serta pengaturan kapasitas mall dan tempat hiburan yang dibatasi
75%.

Selain itu, aplikasi PeduliLindungi harus ditempatkan di ruang publik, agar ketika terjadi
penularan maka akan mempermudah proses tracing dan treatment.
Terkait munculnya varian baru Omicron, pemerintah juga telah menerapkan berbagai upaya dalam rangka mencegah virus ini masuk dan berkembang di Indonesia.

Di antaranya dengan menjaga pintu masuk negara, juga pemberlakuan karantina bagi siapapun yang datang dari luar negeri, baik
karantina yang terpusat maupun mandiri.

Kedua, dikatakan Usman, bilamana memang harus bepergian, masyarakat harus betul-betul
menjaga protokol kesehatan. Mereka yang belum divaksin, harus segera melaksanakan, termasuk
anak dan lansia. Hal ini terutama karena vaksin terbukti dapat meringankan gejala yang diderita
ketika tertular COVID-19.
Dalam penyampaian pesan-pesan tersebut kepada masyarakat, ujar Usman, pihaknya bekerja sama
dengan berbagai pihak.
“Kita tentu saja melihatkan kelompok-kelompok masyarakat untuk (kampanye) pencegahan
penularan COVID-19 di masa Nataru,” tutur Usman. Kelompok masyarakat dimaksud, seperti
Pramuka, Satpol PP di daerah, juga kalangan kampus.
Selain itu, juga melalui para key opinion leader (para pembuat opini publik) seperti ulama, pendeta,
tokoh masyarakt, tokoh adat di berbagai daerah. “Agar para pembuat opini publik yang menjadi
panutan ini dapat ikut serta dalam kampanye pencegahan penularan COVID-19 pada Nataru,”
ungkap Usman.
Pelibatan para pembuat opini publik dalam upaya komunikasi publik terkait COVID-19 tersebut,
menurut Usman, akan lebih ditingkatkan pada 2022.
“Pada 2022 akan kami tingkatkan. Ini bagian dari komunikasi sosial. Artinya pada 2022, selain
menggencarkan kampanye literasi dan orkestrasi lewat udara, dalam hal ini lewat media masa dan
media sosial, kami juga akan melakukan komunikasi yang sifatnya langsung ke lapangan dan
masyarakat, dalam konteks COVID-19, konteks pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi,”
beber Usman.
Ia berharap kombinasi tersebut akan membuat komunikasi publik, literasi, dan orkestrasi akan
semakin efektif sesuai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga tahun depan, di tengah
ketidakpastian tentang COVID-19, Indonesia dapat berharap, bisa segera beralih dari pandemi ke
endemi.
“Dengan begitu, kita bisa melaksanakan aktivitas seperti sebelum adanya COVID. Bisa segera
memulihkan ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas masyarakat yang selama 2 tahun ini dibatasi karena
kita ingin COVOD-19 segera berakhir,” tuturnya. (siaran pers/dpri)